Presiden Prabowo Subianto menekankan efisiensi anggaran kepada para menterinya. Ilustrasi pembangunan di Indonesia. Foto:Canva
MAKLUMAT — Pesan tegas Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam rapat kabinet merah putih pertama kepada seluruh menteri, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/20/2024).
Presiden berpesan, “Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan keluar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien!.
Penulis: Muhammad Manu *)
Efisiensi anggaran merupakan renspons yang relevan terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Langkah ini menunjukkan urgensi untuk memprioritaskan anggaran publik demi kesejahteraan rakyat, mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Di bebagai sektor pemerintahan, pengeluaran untuk kegiatan seremonial, sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri seringkali memakan anggaran besar tanpa ada hasil yang konkrit bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut seringkali tidak memberikan dampak nyata, hanya simbolis tanpa menghasilkan kebijakan strategis. Oleh karena itu, wacana Prabowo untuk menekan pemborosan anggaran ini tepat dan sangat relevan.
Pengurangan belanja seperti ini akan berdampak pada penghematan biaya operasional yang selama ini terkuras untuk acara seminar dan sejenisnya. Sebut saja pejalanan dinas terdiri dari beberapa komponen seperti: uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi khusus.
Dampak berikutnya pada alokasi anggaran lebih efektif ke sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Penguatan program kesejahteraan rakyat, terutama dalam bentuk subsidi, isentif bagi usaha kecil, dan dukungan bagi sektor rentan seperti petani dan nelayan.
Pemimpin yang Tidak Siap Kerja Harus Dicopot
Prabowo menegaskan kepada menteri-menteri lebih berani, tidak ragu-ragu memberi pelayanan terbaik pada rakyat. Pejabat-pejabat yang dibawah kementrian yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan rakyat, copot segera, suruh tinggal di rumah saja. Begitu banyak orang yang siap mengabdi.
Betapa pentingnya kompetensi dan kinerja nyata di birokrasi dan kabinet. Situasi ini menunjukkan tantangan bangsa ini membutuhkan pemimpian yang cekatan, efisien dan pro-rakyat.
Kinerja pejabat publik harus diukur dari hasil konkret, bukan rutinias birokrasi atau bahkan pencitraan. Pejabat yang tidak mampu beradaptasi dan tidak menghasilkan dampak positif bagi rakyat, menjadi beban anggaran negara dan harus dievaluasi.
Optimasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Langkah efisiensi ini, selaras dengan harapan masyarakat agar negara fokus pada peningkatan kesejahteraan, terutama pada masa sulit seperti sekarang.
Beberapa sektor yang akan bisa sangat terbantu dengan optimalisasi anggaran meliputi: kesehatan, peningkatan layanan kesehatan dan distribusi fasilitas di daerah terpencil serta kepulauan.
Pendidikan, bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi siswa tidak mampu; bantuan sosial, dimana memberikan bantuan langsung tunai, subsidi terhadap bahan pokok, dan stimulus ekonomi bagi UMKM.
Kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena rakyat akan melihat bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan elit dalam birokrasi.
Pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat agar penghematan ini benar-benar bisa dialokasikan untuk program-program prioritas dan tepat sasaran.
Selain itu, perubahan budaya birokrasi juga diperlukan agar fokus pada solusi dan layanan publik yang prima dan nyata. Keberhasilan kebijakan akan bergantung pada koordinasi dan kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah.
Presiden Prabowo mencerminkan tekad utnuk membawa perubahan yang lebih efisien dan berorientasi pada rakyat. Fokus pada program nyata yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan ini bukan soal penghematan saja, tetapi juga harus ada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Jika dilaksanakan dengan konsisten dan transparan, langkah ini menjadi titik balik bagi efektivitas birokrasi dan kemajuan Indonesia kedepan.
*) Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen Universitas Ciputra Surabaya
*) Anggota LHKP PWM Jawa Timur
The post Efisiensi Anggaran dan Fokus Pada Kesejahteraan Rakyat appeared first on Maklumat untuk Umat.